Pelanggaran-Pelanggaran yang biasa dilakukan oleh pejabat pemerintah

1. penggunaan dana tidak sesuai anggaran;

2. perbuatan aparatur yang merugikan masyarakat;

3. pemaksaan kehendak;

4. tindakan sewenang-wenang;

5. salah urus;

6. penggunaan fasilitas negara untuk pribadi;

7. pelayanan pengurusan dokumen / identitas diri;

8. pengurusan perijinan;

9. pelayanan informasi;

10. pelayanan perpajakan;

11. pelayanan koperasi;

12. pelayanan transportasi;

13. pelayanan transmigrasi;

14. pelayanan pendidikan;

15. pelayanan kesehatan;

16. pelayanan sosial/ fasilitas umum;

17. pelayanan pengurusan tanah;

18. penggelapan atau penguasaan tanpa hak atas uang/ kekayaan negara;

19. pemalsuan atau pengeluaran fiktif serta pembelian barang dengan mutu rendah;

20. pemborosan dalam pengelolaan, pemeliharaan, atau sisa anggaran tidak disetor ke kas negara;

21. pungutan liar karena tanpa landasan;

22. uang pelicin yang dapat berupa sogok, suap pada pejabat, dll.

**sumber : hasil riset Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

dengan Keputusan Menteri No. Kep/118/M.PAN/8/2004